Fenomena “joki” dalam dunia pendidikan, baik untuk mengerjakan tugas, ujian, hingga penulisan karya ilmiah, sayangnya bukan lagi menjadi rahasia umum. Praktik ini, di mana seseorang dibayar untuk mengerjakan kewajiban akademik orang lain, menjadi cerminan problematik dalam tata kelola sistem pendidikan kita. Keberadaannya mengindikasikan adanya celah dan disfungsi yang perlu segera diatasi demi menjaga integritas dan kualitas pendidikan di Indonesia.
Salah satu akar masalah suburnya praktik “joki” adalah tekanan akademik yang berlebihan dan manajemen waktu yang buruk di kalangan pelajar dan mahasiswa. Beban tugas yang menumpuk, tenggat waktu yang ketat, serta kesulitan dalam memahami materi pelajaran seringkali membuat sebagian siswa dan mahasiswa mencari jalan pintas. Kemudahan akses ke layanan “joki” melalui internet dan media sosial semakin memperparah situasi ini.
Lebih dalam lagi, fenomena “joki” juga menyoroti kurangnya penekanan pada proses pembelajaran dan lebih fokus pada hasil akhir (nilai). Ketika orientasi utama adalah mendapatkan nilai tinggi tanpa menghiraukan pemahaman materi, maka praktik curang seperti menggunakan “joki” menjadi pilihan yang dianggap pragmatis oleh sebagian orang. Hal ini secara langsung mencederai esensi pendidikan yang seharusnya membangun pemahaman, keterampilan, dan karakter.
Dari sisi tata kelola pendidikan, maraknya “joki” mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap kecurangan akademik. Meskipun peraturan mengenai plagiarisme dan kecurangan akademik sudah ada, implementasinya seringkali tidak efektif. Kurangnya inovasi dalam metode penilaian yang mampu mengukur pemahaman siswa secara komprehensif juga menjadi faktor pendorong praktik “joki”.
Selain itu, aspek etika dan moral dalam pendidikan juga perlu menjadi perhatian serius. Penggunaan “joki” bukan hanya melanggar aturan akademik, tetapi juga menanamkan budaya instan dan tidak bertanggung jawab. Jika praktik ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan melahirkan generasi yang tidak menghargai proses, kerja keras, dan kejujuran, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Untuk mengatasi fenomena “joki” ini, diperlukan pembenahan tata kelola sistem pendidikan secara menyeluruh. Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan antara lain:
- Evaluasi kurikulum dan beban belajar agar lebih realistis dan tidak memberatkan siswa secara berlebihan.
- Peningkatan kualitas pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan, bukan sekadar hafalan.
- Pengembangan metode penilaian yang lebih variatif dan komprehensif, seperti ujian lisan, presentasi, dan proyek kelompok, untuk mengurangi ketergantungan pada ujian tertulis yang rentan terhadap kecurangan.
- Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku dan pengguna jasa “joki”.
- Peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas akademik dan nilai-nilai kejujuran sejak dini melalui pendidikan karakter.
- Pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi plagiarisme dan potensi kecurangan lainnya.
Fenomena “joki” adalah sinyal bahaya bagi kualitas pendidikan kita. Dengan tata kelola sistem pendidikan yang lebih baik, penekanan pada proses belajar, dan penegakan etika akademik yang kuat, diharapkan praktik curang ini dapat diminimalisir demi mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berintegritas.