Pemerintah Indonesia sedang gencar mengimplementasikan GovTech, sebuah inisiatif untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan secara digital. Salah satu area krusial yang akan tersentuh adalah sistem pajak. Pertanyaan besar muncul: apakah ini akan membawa efisiensi yang signifikan, atau justru menjadi ancaman bagi masyarakat?
Dari sisi efisiensi, GovTech dalam perpajakan menjanjikan banyak hal. Digitalisasi akan menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak, mengurangi birokrasi, dan meminimalisir kontak fisik. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya bagi wajib pajak, serta meningkatkan akurasi data penerimaan negara.
Sistem digital seperti Coretax (platform manajemen pajak) dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Analisis data yang lebih canggih juga diharapkan mampu mendeteksi potensi penyelewengan atau penghindaran pajak secara lebih dini. Ini tentu kabar baik bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.
Namun, di balik potensi efisiensi, muncul kekhawatiran dari masyarakat. Salah satu ancaman terbesar adalah isu privasi data. Dengan seluruh transaksi dan data keuangan terintegrasi, potensi pengawasan berlebihan oleh negara menjadi isu sensitif. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi wajib pajak harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, masalah literasi digital dan aksesibilitas juga menjadi tantangan. Tidak semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ini berpotensi menciptakan kesenjangan baru, di mana sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya.
Potensi algorithmic bias juga perlu diwaspadai. Jika sistem AI dalam GovTech tidak dirancang dengan hati-hati, ada risiko diskriminasi dalam penilaian atau penentuan kewajiban pajak. Transparansi algoritma dan mekanisme koreksi harus dipastikan untuk menjaga keadilan.
Pemerintah harus memastikan implementasi GovTech dan pajak dilakukan dengan matang. Edukasi masif, jaminan keamanan data yang kuat, serta aksesibilitas yang merata bagi seluruh masyarakat adalah kunci. Tanpa ini, efisiensi yang diharapkan bisa berbalik menjadi sumber masalah baru.
Pada akhirnya, keberhasilan GovTech di sektor pajak akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara efisiensi dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses pengembangan dan evaluasi menjadi sangat penting demi terciptanya sistem pajak yang adil dan berkeadilan.